Pengertian Hubungan Industrial

Pengertian Hubungan Industrial 
Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2003, h. 189) Hubungan Industrial Pancasila (HIP) adalah hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (buruh, pengusaha dan pemerintah) didasarkan atas nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang tumbuh dan berkembang diatas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.

HIP sebagai wahana menuju ketenagaan kerja dan stabilitas sosial ekonomi untuk pembangunan nasional.

Ciri-ciri HIP sebagai berikut :
1. HIP didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpinan oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia di dalam satu pengertian yang utuh dan bulat.
2. HIP ialah hubugan perubahan yang secara keseluruhan dijiwai olah kelima sila Pancasila yang berbunyi:

a. Suatu hubungan perubahan yang berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu hubungan yang mngikuti dan meyakini kinerja sebagai pengabdian manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sesama manusia.
b. Suatu hubungan perubahan yang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab tidak menganggap buruh sekedar sebagai faktor produksi, tetapi sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya.
c. Suatu hubungan perubahan yang di dalam dirinya mengandung asas yang dapat mendorong ke arah persatuan Indonesia, tidak membedakan golongan, perbedaan keyakinan, politik, paham, aliran, agama, suku, maupun kelamin. Pada pooknya seluruh orientasi ditunjukan pada kepentingan nasional.
d. Suatu hubungan perubahan yang berdasarkan atas prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat, berusaha menghilangkan perbedaan-perbedaan dan mencari permasalahan-permasalahan ke arah persetujuan antara buruh dan pengusaha. Pada pokoknya menyakini bahwa setiap permasalahan perbedaan yang timbul tidak diselesaikan dengan paksaan sepihak.
e. Suatu hubungan perubahan yang mendorong ke arah terciptanya keahlian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan untuk itu seluruh hasil upaya bangsa, khususnya di dalam pembangunan ekonomi harus dapat dinikmati bersama secara serasi, seimbang, dan merata. Serasi dan seimbang dalam arti,, bagian yang memadai sesuai dengan fungsi dan prestasi para pelaku. Merata dalam arti secara nasional meliputi seluruh daerah, secara vertikal meliputi seluruh kelompok masyarakat.

3. HIP didasarkan atas suasana serta keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara pihak-pihak yang tersangkut dalam keseluruhan proses produksi, yaitu buruh, pengusaha, pemerintah dan masyarakat umum.

4. HIP berpegang pula pada Tridharma di mana antara buruh, pengusaha, dan pemerintah tercipta saling merasa ikut memiliki, memelihara, mempertanyakan dan terus-menerus mawas diri, yang mengandung asas partnership dan tanggung jawab bersama.

Asas-asas untuk mencapai tujuan sebagai berikut :
1. HIP di dalam mencapai tujuan mendasarkan diri pada asas-asas pembangunan nasional.
2. HIP di dalam mencapai tujuan juga mendasarkan diri pada 3 asas kerja sama. 

a. Buruh dan pengusaha/pimpinan perusahaan adalah teman seperjuangan dalam proses produksi yang berarti baik buruh naupun pengusaha/pimpinan perusahaan wajib bekerja sama serta bantu-membantu dalam kelancaran usaha dengan meningkatkan kesejahteraan dan menaikan produksi.

b. Buruh dan pengusaha/pimpinan perusahaan adalah teman seperjuangan dalam keuntungan, yang berarti keuntungan yang diterima perusahaan dinikmati bersama dengan bagian yang layak dan serasi.

c. Buruh dan pengusaha/pimpinan perusahaan adalah teman seperjuangan dalam mempertanggungjawabkan kepada :

a) Tuhan Yang Maha Esa
b) Bangsa dan negara
c) Masyarakat sekelilingnya
d) Buruh beserta keluarganya
e) Perusahaan temapat mereka bekerja

Tujuan Hubungan Industrial
Menurut Agus Sunyoto (2008, h. 166) undang-undang ketenagakerjaan masih digarap. Kita belum tahu kemana arahnya, namun banyak sekali tantangan yang gagasan alternatifnya perlu diperhatikan. Sebelum kita mempelajar apa dan bagaimana hasil godogan dari para wakil rakyat, marilah sementara waktu kita pelajari saja “Hubungan Industrial Pancasila”, yang saat ini sudah disebut dengan “Hubungan Industrial” saja.

Untuk meninjau hubungan perubahan Pancasila itu dalam pelaksanaannya harus secara keseluruhan dijiwai oleh sila-sila pancasila secara utuh dan adil. Sedang yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan hubungan perburuhan Pancasila ialah hubungan tersebut harus mengemban cita-cita Proklamasi Kemedekaan Negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945 didalam pembangunan nasional mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, pedamaian abadi dan keadilan sosial, melalui penciptaan ketenangan, ketentraman, dan ketertiban kerja serta ketenagan usaha, meningkatkan produksi dan meningkatkan kesejahteraan buruh serta derajatnya sesuai dengan martabat manusia. Untuk mencapai tujuan Hubungan Perburuhan Pancasila tersebut, maka perlu tiga asas kerja sama seperti yang telah dijelaskan tersebut diatas.

Untuk dapat menyelenggarakan kebijakan seperti diuraikan diatas, mereka yang terkait dengan ketentuan tersebut harus diperhatikan sebagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dari hubungan perburuhan Pancasila, namun menunjukan sikap yang mencerminkan persatuan nasional, agar tercipta stabilitas nasional, semangat gotong royong, sifat tenggang rasa dan pengadilan diri yang kuat.

Pemikiran dan tekad untuk menerapkan falsafat Pancasila telah dicetuskan pada bulan Desember 1974 dalam wujud dicapainya suatu kesempatan nasional oleh organisasi buruh, organisasi pengusaha, wakil-wakil pemerintah, wakil dari kalangan universitas dan cendikiawan lainnya, dalam suatu seminar nasional tentang hubugan perburuhan pancasila. Dengan adanya ketetapan MPR tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila, tekad untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan perburuhan memperoleh dasar hukum yang lebih kuat.

Masalah yang dihadapi ialah bagaimana wujud pelaksanaan dari Pancasila sesuai dengan P4 itu dapat dijabarkan ke dalam bidang perburuhan. Untuk itu diperlukan upaya yang terus menerus agar penjabaran itu dirimuskan dengan tepat, tahap demi tahap disempurnakan, sehingga secara operasional mudah dilaksanakan. Jika kita definisikan, maka perhatian hubungan perburuhan Pancasila adalah hubungan diantara para pihak yang berkaitan dengan proses produksi baik mengenai barang maupun jasa, yang dilandasi oleh atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari seluruh sila Pancasila dan undang-undang dasar 1945, yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.

ads

Ditulis Oleh : ericson damanik Hari: 05.53 Kategori:

 

Blogger news

Pengikut