Pengertian Rehabilitasi

Baik barang – barang bergerak maupun barang – barang tidak bergerak yang kita pergunakan memang tidak ada yang abadi atau luput dari kerusakan meskipun telah kita lakukan pemeliharaan secara sehari – hari dan berkala. Kerusakan tersebut terjadi sebagai akibat keausan atau kerusakan suku cadangnya karena gesekan, benturan, lapuk, (karatan) atau habis daya pakainya.

Rehabilitasi merupakan kegiatan untuk memperbaiki barang dari kerusakan dengan tambal sulam atau pergantian suku cadangnya agar barang tersebut dapat digunakan lagi sehingga mempunyai daya pakai yang lebih lama.

 Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam Tindak Rehabilitasi
Dalam tindak rehabilitasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:
  1. Dalam hal rehabilitasi yang bersifat perbaikan, perlu diperhatikan agar ongkos/ biaya perbaikan tersebut masih dapat dipertimbangkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan efisiensi penggunaan selanjutnya.
  2. Rehabilitasi yang bersifat penambahan atau tambal sulam atau modifikasi, selain harus diseimbangkan dengan biayanya, perlu juga diseimbangkan dengan barang aslinya, agar setelah rehabilitasi fungsi dan peranannya tidask berubah.

Pelaksanaan Rehabilitasi
Beberapa contoh tentang pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Rehabilitasi Tanah
Jika terjadi kerusakan tanah dimana bangunan pendidikan didirikan, seperti terjadi tanah longsor, tanah pecah/ turun, maka kerusakan – kerusakan tanah tersebut harus segera diperbaiki/ direhabilitasi sesuai kerusakannya.

Biaya rehabilitasi dianjurkan kepada Kanwil Depdiknas atau Depdiknas pusat. Bila ajuan biaya tersebut tidak dapat dipenuhi baik sebagian maupun seluruhnya maka sesuai prinsip bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, keluarga dan masyarakat maka dilakukan/ diajukan kepada BP3 untuk mendapatkan tanggapan/ penyelesaian seperlunya.

Rehabilitasi Gedung/ Bangunan Sekolah
Rehabilitasi gedung/ bangunan sekolah dapat dilaksanakan antara lain berdasarkan pertimbangan bahwa:
a.       Bangunan tersebut sudah terlalu tua/ bobrok, sehingga cukup membahayakan.
b.      Bangunan tersebut kekurangan akomodasi untuk pelaksanaan PBM, pada masa kini.
c.       Perlu menjadikan sekolah tersebut memenuhi suatu tipe yang ditentukan dengan memberikan tambahan, perluasan seperlunya.
d.      Perlu perluasan fasilitas sekolah yang telah ada, tetapi perlu merobohkan sebagian bangunan satu lantai untuk dibangun kembali bangunan dua lantai atau lebih, sehingga memenuhi persyaratan/ pedoman tipe tertentu. Dengan alas an sulitnya mencari dana tambahan tanah untuk keperluan ekspansi horizontal.

Rehabilitasi Sarana Pendidikan
Kerusakan yang terjadi pada sarana pendidikan yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pendidikan adalah relatif kecil atau relatif tidak ada.


Pengertian Penghapusan
Yang dimaksud dengan penghapusan ialah proses kegiatan yang bertujuan untuk menghapuskan barang – barang milik negara/ kekayaan negara dari inventaris berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Tujuan Penghapusan
Penghapusan berperan untuk:
1.      Mencegah atau sekurang – kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya untuk pemeliharaan/ perbaikan, pengamanan barang – barang yang semakin buruk kondisinya, barang – barang berlebih, dan atau barang – barang lainnya yang tidak dapat dipergunakan lagi.
2.      Meringankan beban kerja dan tanggung jawab pelaksana inventaris.
3.      Membebaskan ruangan/ pekarangan kantor dari barang – barang yang tidak dipergunakan lagi.
4.      Membebaskan barang dari pertanggungjawaban administrasi satuan organisasi yang mengurus.

Pelaksanaan Penghapusan
Pelaksanaan penghapusan di tiap instasi dari pusat sampai daerah pada tiap permulaan tahun anggaran dilakukan oleh “panitia penelitian/ penghapusan barang inventaris” dengan keputusan Unit Utama masing – masing yang terdiri sekurang – kurangnya tiga orang yang masing – masing mewakili unsur keuangan, perlengkapan dan bidang teknis. Panitia tersebut bertugas untuk meneliti, menilai barang – barang yang ada dan perlu dihapuskan, membuat berita acara, melaksanakan penhapusan sampai melelang atau memusnahkan barang – barang tersebut.

Syarat – syarat Penghapusan
Barang – barang inventaris yang dapat dipertimbangkan untuk dihapuskan harus memenuhi sekurangnya – kurangnya satu di antara syarat – syarat tersebut di bawah ini:
1.      Dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau dipergunakan lagi
2.      Perbaikan akan menelan biaya yang besar sekali sehingga merupakan pemborosan uang negara.
3.      Secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan.
4.      Hilang akibat susut diluar kekuasaan pengurus barang.
5.      Tidak sesuai dengan kebutuhan masa kini atau tidak mutakhir.
6.      Kelebihan persediaan yang apabila disimpan lebih lama akan bertambah rusak dan akhirnya tidak dapat dipergunakan lagi.
7.      Hilang karena dicuri/ dirampok/ diselewengkan, dan sebagainya.
8.      Hewan atau tanaman yang mati/ cacat.
9.      Karena peraturan pemerintah.

Jenis – jenis Penghapusan
Dalam pelaksanaan penghapusan dikenal 2 jenis cara, yaitu:
1.      Menghapus dengan menjual barang – barang melalui kantor lelang negara.
2.      Pemusanahan
Pemusnahan dilakuakn oleh unit kerja yang bersangkutan dengan disaksikan oleh perabot pemerintah daerah setempat (minimal lurah/ kades) dan atau Kepolisian Negara, serta mengikuti tata cara pemusnahan yang berlaku (dibakar, dikubur, dll).

Macam Penghapusan
1.      Barang – barang yang rusak, tua, berlebih.
2.      Hewan/ ternak/ ikan dan tanaman yang mati/ cacat.
3.      Barang – barang yang hilang, dicuri, dirampok, terbakar.
4.      Barang – barang susut atau spillage.
5.      Penghapusan karena hal-hal khusus.
a.       Pemberian hadiah/ hibah
b.      Barang – barang yang rusak, hilang karena bencana alam
c.       Barang – barang yang dibakar/ dirusak oleh huru hara atau demonstrasi.
d.      Barang- barang yang berasal dari luar negeri.

Landasan Hukum
Dalam pelaksanaan penghapusan barang – barang inventaris harus berlandaskan hukum, yaitu berwujud Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Inpres, PP, Surat Edaran Menteri/ Dewan Pengawas Keuangan, UU, Perbendaharaan Indonesia, dan lain sebagainya.

ads

Ditulis Oleh : ericson damanik Hari: 02.44 Kategori:

 

Blogger news

Pengikut