Kebijakan Umum Pertahanan Negara

Kebijakan Umum Pertahanan Negara disusun sebagai satu kesatuan arah kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara, yang meliputi: Kebijakan Pertahanan Integratif; Kebijakan Pembangunan Kekuatan Pertahanan; Kebijakan Pengarahan dan Penggunaan Kekuatan Pertahanan; Kebijakan Penganggaran; Kebijakan Kerjasama Pertahanan Internasional; Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Nasional; Kebijakan Pengembangan Postur Pertahanan; dan Kebijakan Pengawasan.
  • Kebijakan Pertahanan Integratif. Doktrin Pertahanan dan Strategi Pertahanan dirancang untuk mampu mensinergikan kinerja komponen Militer dan Nir Militer dalam rangka menjaga, melindungi dan memelihara kepentingan nasional Indonesia. Doktrin pertahanan merupakan keterpaduan komponen militer dan Nir Militer. Doktrin Militer bersifat Trimatra Nusantara (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara) sedangkan Doktrin Nir Militer bersifat Dwidarma Nusantara dari komponen cadangan dan komponen pendukung. Keterpadun antar matra darat, laut, dan udara sebagai kekuatan Militer diintegrasikan dengan kekuatan Nir Militer sehingga menghasilkan kekuatan pertahanan negara yang kokoh, kuat, dan massif. Berdasarkan faktor‑faktor yang mempengaruhi ditingkat global, regional, dan nasional disusun strategi pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa strategi Penangkalan yaitu :

  1. Peraturan mulltilapis dengan pusat gravitasi dukungan rakyat atas peran Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan utama yang menentukan di darat, di laut dan di udara.
  2. Merupakan pertahanan total secara terpadu antara komponen Militer dan Nir Militer untuk menghadapi setiap bentuk ancaman.
  3. Di tingkat nasional berupa jaringan terpadu antar daerah terutama di wilayah perbatasan dan daerah terpencil yang dilandasi kesadaran akan jati diri bangsa dan semangat bela negara.
  4. Di tingkat regional berupa jaringan kerjasama antara negara‑negara Association of South East Asia Nations (ASEAN) dengan menggunakan komponen Militer dan Nir Militer (ekonomi, budaya, identitas) secara terpadu dalam rangka menjaga, melindungi dan memelihara kepentingan Nasional Indonesia.
  • Kebijakan Pembangunan Kekuatan Pertahanan. Kebijakan Pembangunan Kekuatan Pertahanan pada hakikatnya adalah Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara. Kebijakan Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara disusun dengan bertitik tolak pada permasalahan aktual yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara. Permasalahan aktual dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara meliputi :
  1. Kebijakan dan Strategi Pertahanan masih belum komprehensif, karena selama ini dilakukan masih bersifat parsial;
  2. Partisipasi masyarakat (civil society) dalam pembangunan pertahanan belum maksimal;
  3. Kurang memadainya sarana dan prasarana, rendahnya kesejahteraan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan kebutuhan akan peningkatan profesionalisme TNI;
  4. Rendahnya kondisi dan jumlah Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista), terkait dengan rendahnya pemanfaatan industri pertahanan nasional dan embargo senjata oleh negara‑negara produsen utama;
  5. Belum tercukupinya anggaran pertahanan secara minimal;
  6. Belum optimalnya pendayagunaan potensi masyarakat dalam bela negara.
Permasalahan tersebut akan ditanggulangi dengan menetapkan sasaran, arah kebijakan, dan program‑program pembangunan kekuatan pertahanan negara yang berkesinambungan, yang secara periodik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pembangunan kekuatan Pertahanan mencakup pembangunan kemampuan nasional di bidang pertahanan pada tingkat kebijakan maupun tingkat operasional. Pada tingkat kebijakan berupa peningkatan kemampuan birokrasi pemerintah (Departemen Pertahanan dan Departemen/ Instansi lain yang terkait) dalam merumuskan keputusan politik yang terkait dengan pengelolaan Pertahanan Negara. Sedangkan pada tingkat operasional berupa pembangunan kekuatan Komponen Pertahanan, yang terdiri dari Komponen Utama/Tentara Nasional Indonesia (TNI), Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung.

Pembangunan Komponen Pertahanan diprioritaskan pada pembangunan Komponen Utama, sedangkan penyiapan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaannya memanfaatkan sebesar‑besarnya kemampuan sumber daya nasional secara terpadu sebagai salah satu wujud Sishankamrata. Untuk itu perlu segera dilakukan langkah‑langkah untuk mempercepat terwujudnya kemandirin Industri Pertahanan.

Pembangunan Komponen Utama didasarkan pada konsep Pertahanan Berbasis Kemampuan (Capability‑based defence) tanpa mengesampingkan kemungkinan ancaman yang dihadapi serta tahap mempertimbangkan kecenderungan perkembangan lingkungan strategik. Pelaksanaannya diarahkan kepada tercapainya kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force), yakni tingkat kekuatan yang mampu menjamin kepentinga strategis pertahanan yang mendesak, pengadaan Alutsista dan peralatan lain diprioritaskan untuk menambah kekuatan pokok minimal dan/atau mengganti Alutsista/alat peralatan yang sudah tidak layak pakai. Penambahan kekuatan dilaksanakan hanya atas kebutuhan yang mendesak dan benar‑benar diperlukan.

Mengingat keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah serta tantangan yang dihadapi, maka secara Trimatra terpadu pembangunan TNI Angkatan Darat diarahkan pada tercapainya pemantapan kekuatan berupa kesesuaian dan pemenuhan personil dan Alutsista sesuai standar. Sedangkan TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara diarahkan pada modernisasi dan pengembangan berupa keseimbangan dan kesetaraan strategis dengan negara‑negara sekitar Indonesia serta mengikuti perkembangan teknologi Alutsista.

Pembangunan kompanen cadangan memerlukan dukungan dana yang besar serta infrastruktur yang memadai. Disamping itu juga diperlukan landasan hukum yang jelas, karena menyangkut hak dan kewajiban seluruh warga negara dalam upaya pertahanan. Oleh karenanya pembangunan komponen cadangan dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan sumber daya yang tersedia, dengan terlebih dahulu menyusun Undang‑Undang Komponen Cadangan sebagai landasan hukum pembentukan dan penggunaannya.

Sedangkan pembangunan Komponen Pendukung adalah pembangunan setiap aspek kehidupan nasional yang dilaksanakan oleh departemen/instansi masing‑masing yang hasilnya diarahkan untuk kepentingan pertahanan.

  • Kebijakan Pengerahan dan Penggunaan Kekuatan Pertahanan
Pengesahan dan penggunaan kekuatan pertahanan didasarkan pada doktrin dan strategi Sishankamrata yang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan ancaman yang dihadapi Indonesia. Agar pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, diupayakan keterpaduan yang sinergis antara unsur militer dengan unsur militer lainnya, maupun antara kekuatan militer dengan kekuatann nir militer. Keterpaduan antara unsur militer diwujudkan dalam keterpaduan Trimatra, yakni keterpaduan antar kekuatan darat, kekuatan laut, dan kekuatan udara.

Sedangkan keterpaduan antara kekuatan militer dan kekuatan nir militer diwujudkan dalam keterpaduan antar komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Keterpaduan tersebut diperlukan dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan, baik dalam rangka menghadapi ancaman tradisional maupun ancaman non‑tradisional.

Berdasarkan analisa lingkungan strategik, maka ancaman militer dari negara lain (ancaman tradisional) yang berupa invasi, adalah kecil kemungkinannya. Namun demikian, kemungkinan ancaman tersebut tidak dapat diabaikan dan harus tetap dipertimbangkan. Ancaman tradisional yang lebih mungkin adalah konflik terbatas yang berkaitan dengan pelanggaran wilayah dan atau menyangkut masalah perbatasan.

Komponen utama disiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP). Penggunaan komponen cadangan dilaksanakan sebagai pengganda kekuatan komponen utama bila diperlukan, melalui proses mobilisasi/demobilisasi Kendatipun kekuatan pertahanan siap dikerahkan uhtuk melaksanakan OMP; namun setiap bentuk perselisihan dengan negara lain selalu upayakan penyelesaiannya melalui jalan damai. penggunaan kekuatan pertahanan untuk tujuan perang hanya dilaksanakan sebagai jalan terakhir apabila cara‑cara damai tidak berhasil.

Ancaman non‑tradisional adalah ancaman yang dilakukan oleh aktor non negara terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa Indonesia.

Ancaman non‑tradisional merupakan ancaman faktual yang saat ini dihadapi oleh Indonesia. Termasuk didalam ancaman ini adalah gerakan separatis bersenjata, terorisme internasional maupun domestik aksi radikal, pencurian sumber daya alam, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan berbagai bentuk aksi ilegal lain yang berskala besar. Oleh karenanya kekuatan pertahanan terutama TNl, juga disiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) guna menghadapi ancaman non‑tradisional. Pengerahan kekuatan TNI untuk OMSP dilaksanakan berdasarkan keputusan politik pemerintah. Struktur organisasi TNI dirancang sebagai organisasi yang kokoh, memiliki mobilitas tinggi, serta memiliki kemampuan personil dan peralatan lengkap untuk mengatasi kondisi darurat: Dengan karakteristik seperti itu, maka TNI disiapkah untuk mampu membantu tugas‑tugas negara untuk melaksanakan tindakan tanggap darurat dalam menghadapi akibat bencana alam.

Disamping Itu, TNI juga dapat dikerahkan untuk membantu pelaksanaan tugas‑tugas negara lainnya, seperti mengatasi wabah penyakit, mengatasi hura‑hura, menjaga ketertiban masyarakat, dan sebagainya. Tugas‑tugas tersebut adalah bagian dari OMSP.

  • Kebijakan Penganggaran
Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pertahanan merupakan hambatan yang sangat signifikan bagi upaya pembangunan kekuatan maupun pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan. Padahal penentuan alokasi anggaran tidak cukup hanya berdasarkan kondisi ekonomi nasional, tetapi juga harus didasarkan pada rasio kebutuhan pertahanan yang mampu menjamin stabilitas keamanan.
Oleh karenanya pengalokasian anggaran dilaksanakan berdasarkan skala prioritas secara ketat. Dimasa mendatang, diharapkan alokasi anggaran pertahanan dapat ditingkatkan secara bertahap, sekurang‑kurangnya sampai dengan tercapai kekuatan pertahanan pada tingkat kekuatan pokok minimum.

  • Kebijakan Kerjasama Pertahanan Internasional.
Kerjasama internasional dibidang pertahanan merupakan bagian darikebijakan politik luar negeri, sehingga tidak mengarah pada suatu Pakta Pertahanan. Kerjasama internasional dibidang pertahanan dilaksanakan baik dalam rangka pembangunan kekuatan maupun pengerahan dan penggunaan kekuatan.

Kendatipun demikian untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kekuatan, penggunaan produk dalam negeri merupakan prioritas, Sedangkan pengerahan dan penggunaan kekuatan dalam kerjasama pertahanan internasional dilaksanakan sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan serta diplomasi, dan untuk memecahkan masalah keamanan yang perlu untuk ditangani secara bersama. Dalam rangka ikut serta secara aktif mewujudkan perdamaian dunia, pengiriman pasukan perdamaian dilaksanakan hanya atas permintaan dan mandat dari Perserikatan Bangsa‑Bangsa.

  • Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Nasional
Dalam rangka pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara, Departemen Pertahanan berperan sebagai penjuru melibatkan departemen/instansi lain terkait sesuai bidang tugas masing‑masing. Dalam kaitan itu setiap departemen/instansi wajib mempunyai program untuk menjaga dan menciptakan kondisi ketahanan nasional dalam rangka pertahanan negara. Kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi antara Departemen Pertahanan dengan lembaga‑lembaga lain dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang pertahanan, mendorong terwujudnya kemandirian industri pertahanan, serta memberi ruang bagi sektor lain untuk berperan serta dalam pengelolaan pertahanan negara.

  • Kebijakan Pengembangan Postur Pertahanan
Pengembangan postur pertahanan dilatar belakangi kondlsi lingkungan strategis dan kemampuan dukungan anggaran pertahanan serta kebutuhan mendesak untuk menghadapi ancaman keamanan nasional untuk mewujudkan postur pertahanan yang memiliki kapabilitas memadai, diperlukan adanya skala prioritas pada rencana pengembangan yang mencakup Pengembangan Alutsista. Penataan Ruang Kawasan Pertahanan,Pembangunan Pertahanan Sipil, dan Penataan Struktur Organisasi, Postur Pertahanan Indonesia dirancang berdasarkan Strategic Defense Review (SDR) dan Strategi Raya Pertahanan yang disusun sebagai hasil kerjasama Civil Society dengan Militer.

  • Kebijakan Pengawasan
Guna menjamin akuntabilitas pelaksanaan fungsi pertahanan, diperlukan pengawasan eksekutif maupun legislatif terhadap penyelenggaraan pertahanan negara. Kualitas pengawasan institusional ditingkatkan secara terus menerus dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai terciptanya kondisi bersih dan akuntabel dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

ads

Ditulis Oleh : ericson damanik Hari: 08.48 Kategori:

 

Blogger news

Pengikut